Payakumbuh — Fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi Golkar Wirman Putra Dt. Mantiko Alam menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh, berupa kritik, saran, dan masukan.
Wirman mengatakan dengan telah normalnya kembali kondisi Kota Payakumbuh dari Covid-19 perubahan status dari pandemi menjadi endemi, maka pendapatan daerah sudah dapat diperhatikan dari beberapa hal seperti pengelolaan parkir, pajak hotel dan restoran, Dana Insentif Daerah (DID), serta peningkatan prestasi kerja dan jeli terhadap OPD yang indikatornya akan dinilai.
“Terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), kami meminta agar OPD lebih siap baik dalam segi data dan perencanaan yang matang,” harapnya.
Untuk bidang pendidikan yang merupakan gerbang kemajuan, Wirman meminta dari waktu ke waktu harus ditingkatkan Pengetahuan Anak Didik, ini bisa dicapai tentu bersumber Kepada Pendidiknya sendiri (SDM)nya.
“Dalam kondisi seperti sekarang hendaknya mengelola pendidikan, pemerintah dan semua pihak tetap berlakunya Prokes, tidak cepat puas dan tetap hati-hati,” ujarnya.
Di Bidang Pertanian yang merupakan kunci tumbuh suburnya kehidupan rakyat, khususnya sawah yang ditanam padi, sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani, Wirman mendorong pemerintah lewat dinas terkait mengeluarkan bantuan apa saja, menyalurkan bantuan perbaikan irigasi serta tali irigasi sawah.
“Sayang dalam pelaksanaan proyek pada umumnya asal jadi saja contoh sebelum dijadikan proyek air berlimpah ruah setelah jadi proyek air kering kerontang, pengawasan dibelakang meja dan di atas kertas,” tegasnya.
Sementara dalam bidang PU, Wirman mengharapkan pembangunan-pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi kepada output saja tetapi juga berorientasi kepada outcome, impact dan benefit.
Untuk Bidang Kesra, Fraksi Golkar berharap agar Kesra dan Kemenag harus memfasilitasi perkembangan masjid, baik dalam pengembangan fisik maupun aktifitas, kemudian peringatan-peringatan hari besar Islam agar dapat lebih disemarakkan.
“Mesjid merupakan indikasi tegaknya siar Agama Islam dan menjadi bukti Umat yang taat dan patuh kepada Khaliknya, maka dimasa transisi ini Fraksi kami Fraksi GOLKAR menegaskan Pembangunan Mesjid Agung Payakumbuh harus dilaksanakan sesuai rencana dan tidak ditunda-tunda,” jelasnya.
Wirman juga mengingatkan agar pelaksanaan zakat harus dijawab sesuai kaidah dan tuntunan Agama Islam yang berlaku, jelas dalam tuntunan tersebut dijelaskan serincirincinya kalau ada yang menyimpang atau diluar tuntunan tersebut itu merupakan Pelanggaran Hukum Islam.
“Tidak ada paksaan terhadap zakat tetapi merupakan Kewajiban bagi yang wajib zakat itu jelas, jadi jangan ada kiat lain yang menyimpang, bahaya dunia akhirat,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyebutkan, kalau memandang dan merenungkan saat ini, semua orang melihat Kota Payakumbuh seolah-olah seperti gadis yang sedang bersolek dan seperti pemuda yang tampan gagah, semuanya itu baru sekarang bisa nikmati, karena bersih dan indahnya aliran pelataran sungai Batang Agam.
Mengingatkan kinerja pemerintah daerah, Wirman Putra bercerita kembali tentang masa dulu Batang Agam sangat kotor dan jorok dimana-mana sangat menjijikkan. Pada Tahun 2007-2012 Wali Kota Payakumbuh dijabat oleh Josrizal Zein asli penduduk Kenagarian Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur. Setelah Wali Kota Josrizal Zein mempelajari dilapangan dan konsultasi, Dia mempunyai ide dan gagasan bahwa aliran pelataran Batang Agam harus bersih dan bermanfaat untuk masyarakat sekaligus dijadikan daerah wisata lokal.
Masa berganti musim beralih saatnya Wali Kota Josrizal Zein menyerahkan estafet kepemimpinan Wali Kota Payakumbuh dari kepada Wali Kota Riza Falepi Tahun 2012-2017. Pembangunan sungai Batang Agam terus dilanjutkan oleh Wali Kota Roza Falepi sampai seperti sekarang rakyat merasa ikut memiliki dan memelihara.
Pada masa Fahmi Rasyad menjadi Wali Kota Payakumbuh punya gagasan ingin mempunyai kantor tempat kerja yang layak, memadai agar dapat melayani masyarakatnya dangan baik, maka Fahmi Rasyad membangun pondasi kantor Balai Kota yang baru, tetapi apa daya tugas selesai wali kota berganti sayang pembangunan kantor tersendat seperti belum diujudkan, tidak berapa lama datang penyelamat, diselamatkan oleh Wali Kota Josrizal Zein dan ditempati serta kebanggaan bagi warga Payakumbuh ini disajikan agar jelas benang merahnya.
“Kata orang-orang tua kita gajah mati maninggakan gadiang, harimau mati maninggakan bolang manusia mati maninggakan jaso. Hakikatnya Pembangunan Suatu Daerah adalah usaha bersama, kalau Pembangunan tidak didukung oleh lapisan Masyarakat dan semua lapisan yang ada Pembangunan itu tidak akan sempurna. Secara tegas dapat dikatakan tidak ada secara pribadi/perorangan menyatakan hasil usaha dia Pembangunan tersebut,” ujarnya.
Fraksi Golkar menilai Pemko masih kurang memperhatikan organisasi kemasyarakatan, pihaknya meminta agar dapat diperhatikan karena kondisinya saat ini banyak yang mati suri.
“Jadi harus ada peningkatan baik dalam segi pembinaan maupun dalam segi pendanaan,” ujar Wirman.
Wirman juga menyentil permasalahan terkait pemecatan THL sungguh merisaukan semua pihak.
“Masih pantaskah dimasa sulit seperti ini masih terjadi pecat memecat rasa kurang pas, tidak ada manusia yang tidak bersalah tetapi tidak selalu bermuara pemecatan, seharusnya dinasehati, diingatkan, ditegur itu tugas dan tanggungjawab seorang Pimpinan jangan terkesan habis manis sepah dibuang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyampaikan kalau pembangunan pasar adalah usaha terpuji dalam usaha meningkatkan roda perekonomian, guna kesejahteraan masyarakat untuk itu Fraksi Golkar memperoleh atau menemukan bahwa Pasar Padang Kaduduak belum ditempati sampai saat sekarang.
“Kalau itu benar Fraksi kami merasa perlu Saudara Wali Kota jawab/jelaskan sebagai pertanggungjawaban uang rakyat dan mubazir ini, perlu wanti-wanti agar Pj nanti tidak asal bangun seperti yang sudah,” tukuknya.
Fraksi Golkar juga mengktitik terhadap aset daerah tidak dimanfaatkan maksimal seperti pasar Padang Kaduduak, nasib Kanopi Kuliner, Incenerator, dan Restoran Internasional.
“Kami merasa perlu penjesalasan status semua bangunan tersebut,” kata Wirman.
Terakhir, Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi dan penghargaan dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh TA 2021 pada prinsipnya Pemerintah daerah telah merealisasikan sebagian besar program kerja yang direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian indikator-indikator rencana kerja pembangunan daerah serta secara kasatmata dalam bentuk pembangunan fisik dan aktifitas ekonomi, sosial, budaya serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang diberikan.
“Tentu hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah Kota Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh yang ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta partisipasi semua lapisan masyarakat Kota Payakumbuh yang turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya. (Joli)
