Begini Rekomendasi Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Saat Rapat Kerja Dengan OPD Terkait

Payakumbuh — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi di Ruang Rapat Komisi B Kantor DPRD Setempat, Selasa (19/7).

Rapat kerja pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2023 itu dipimpin oleh Ketua Komisi B Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi B Mawi Etek Arianto, Sekretaris Komisi B Opetnawati, Anggota Suparman, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Edward DF, dan Ismet Harius, serta didampingi oleh Koordinator Komisi B Wulan Denura dan Sekretaris Dewan Yon Refli.

Adapun OPD yang ikut adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa OPD lain.

Untuk Dinas Pertanian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam menyampaikan rekomendasi seperti harus disiapkan SDM dalam pengembangan budidaya ternak sehingga bisa mendampingi petani menjadi mandiri, kemudian disusun roadmap pengembangan pertanian.

“Untuk pembangunan RPH Modern dan IPAL dianggarkan sebesar 1 Milyar pada Tahun 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, Dt. Parmato Alam juga menjelaskan untuk pemberian bansos diharapkan ada batas waktunya, karena hibah itu merupakan bantuan lepas dan jangan sampai para penerima hibah mendapat masalah hukum.

“Untuk Sekolah Lapangan dan Penas kita tambah anggarannya,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan UKM, Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam yang mengharapkan adanya transformasi digital dalam pengembangan UMKM. Kemudian pola pembinaan UMKM dilakukan klasifikasi dalam pola pembinaan sehingga bisa saling berkolaborasi sesama UMKM yang memiliki klasifikasi yang sama untuk saling mendukung dalam pengembangannya.

“Untuk pembinaan UMKM dan koperasi ditambah anggarannya,” kata Dt. Parmato Alam.

Sementara itu, terkait pembangunan toilet di pasar kuliner, politikus Golkar itu meminta dinas agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan dana yang tersedia sebaiknya dilebur untuk pembangunan parkir. Dan jika tidak ada lahan pembangunan toilet sebaiknya untuk pembelian mobil toilet.

“Setelah mendengar pemaparan kepala dinas, nantinya kami di rapat banggar akan menambah anggaran untuk Dinas Koperasi dan UKM, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat kita yang pada umumnya adalah pelaku UMKM,” tegasnya.

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam menyampaikan rekomendasi agar diperbanyak dan ditambah kegiatan perluasan dan kesempatan jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja seperti Pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja sehingga bisa membuka lapangan kerja.

“Dan harus ada paket pelatihan dan siapkan sarana dan prasarana sehingga bisa bermanfaat,” tegasnya.

Sementara itu, untuk perpanjangan lisensi akan dianggarkan dan juga anggaran untuk perbaikan peralatan yang rusak.

Dt. Parmato alam meminta adanya pembinaan bagi IKM dengan mengklasifikasikan sehingga bisa saling berkolaborasi menghasilkan produksi sesuai dengan standard produksi (SNI).

“Untuk dana UPTD rendang di rasionalisasi kembali yang tidak sesuai dengan hasil yang didapat,” jelasnya.

Untuk Dinas Ketahanan pangan, Komisi B tidak banyak menyampaikan rekomendasi, hanya terkait penambahan dana di kegiatan pelatihan pangan lokal, penambahan dana cadangan pangan dari 34 ton menjadi 56 ton dan penambahan dana kegiatan lainnya di OPD tersebut.

Untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Komisi B menyampaikan ada tambahan dana untuk aula SMPN 1 Payakumbuh, dan rehab rumah gadang Kapten Tantawi diberikan dalam bentuk hibah dan mengajukan perubahan dialokasikan pada tahun berikutnya.

“Kita juga akan mengusulkan 8 kenagarian diberikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000 pernagari,” pungkasnya. (Joli)