Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar kegiatan pengembangan dan peningkatan keterampilan TPK

Payakumbuh— Dalam rangka tindak lanjut pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Payakumbuh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar kegiatan pengembangan dan peningkatan keterampilan TPK yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Payakumbuh Barat, Selasa(28/6)

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi didampingi Tim koordinator BKKBN Provinsi Sumatera Barat Nurbaiti Jaban, Kabid PPKB Yunimar serta dikuti oleh 117 orang TPK yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi mengatakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga.

TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.

Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Kelurahan hingga keluarga, maka menurut Henny bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.

“Tim Pendamping Keluarga adalah pasukan luar biasa dengan berbagai keahlian, kemampuan komunikasi, yang kita harus apresiasi keberadaannya di setiap daerah punya cara kerja yang berbeda-beda,” ujar Henny.


Ditambahkan Henny, TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Karena itu, menurut Henny TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Saya mengharapkan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk, membantu dan mefasilitasi pelaksanaan tugas dari tim pendamping keluarga melalui dukungan sarpras dan pembiayaan tim pendamping keluarga,” ujarnya.

Selain dengan adanya TPK, Henny mengatakan komitmen bersama untuk menuntaskan stunting juga sangat diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting.

“Hal ini sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional dan komitmen kita bersama dalam menyelesaikan masalah stunting,” Terang Henny

Henny juga menyampaikan, peran dari TPK juga akan dibantu oleh pihak lain, seperti dari penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga, Henny berpesan kepada daerah untuk mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak-anak dan ibu-ibu hamil.

“Saya berharap momentum pelatihan Tim Pendamping Keluarga ini dapat menumbuhkan semangat dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga beresiko Stunting di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (Joli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *