Payakumbuh – Merujuk atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik (FKP).
Kegiatan yang berlangsung di aula DP3AP2KB, Kamis (23/02/23) itu agendakan pembahasan Rencana Kerja (Renja) 2024 DP3AP2KB Kota Payakumbuh. Forum Komunikasi Publik (FKP) dihadiri oleh perwakilan masing-masing OPD, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan perwakilan akademisi/sekolah.
Diawal sambutannya, kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh Agustion mengatakan jika saat ini ada tiga isu strategis yang akan menjadi fokus perhatian DP3AP2KB di tahun 2024, yakni ;
1. Belum optimalnya pengarustamaan gender,
2. Belum optimalnya Implementasi Kota Layak Anak, dan
3. Belum optimalnya cakupan pelayanan KKBPK (termasuk pendampingan keluarga beresiko stunting).
“Dan untuk menunjang isu tersebut, DP3AP2KB telah menyusun sasaran indikator tingkat kategori capaian anugerah Parahita ekapraya dan capaian kota layak anak serta cakupan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan presentase identifikasi keluarga sasaran beresiko stunting,” ungkap Agustion.
Terkait standar pelayanan publik, Agustion mengatakan jika DP3AP2KB Kota Payakumbuh telah memiliki surat keputusan dengan Nomor 35.a/SK/DP3A&P2,KB-PYK/V/2019 tentang penetapan standar pelayanan pada DP3AP2KB Kota Payakumbuh. (Joli)
