Bupati Safni Apresiasi Peran Media Suarakan Hak Masyarakat Kurang Mampu

Lima Puluh Kota — Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi atas peran serta media dalam memperjuangkan hak masyarakat miskin. Apa lagi setelah kasus yang menimpa Nursal Efendi (55) warga kurang mampu di Suayan, Kecamatan Akabiluru yang kesulitan berobat untuk operasi mata akibat kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJSnya dinonaktifkan.

“Salah satu media menerbitkan kabar kalau ada warga kami yang butuh pengobatan segera, sementara BPJSnya nonaktif. Mendapat kabar tersebut kami langsung perintahkan dinas terkait agar mengaktifkan lagi di hari itu, alhamdulillah sekarang sudah aktif lagi,” ujar Safni, Kamis (11/9) malam.

Safni juga menyampaikan terkait apabila ada BPJS warga yang iurannya ditanggung pemerintah yang dalam kondisi nonaktif, pihak pemerintah melalui dinas sosial dan dinas kesehatan tidak bisa mengetahuinya sebelum dilakukan pengecekan data NIK per individu.

Pengecekan itu dapat melalui W.A ke Pandawa BPJS, langsung ke kantor BPjS, di puskesmas, atau melalui aplikasi Mobile JKN yang dimiliki oleh peserta, itupun kalau masyarakat menggunakan aplikasinya.

“Kami sebelumnya juga belum menerima informasi dari bawah terkait hal tersebut. Padahal, jorong atau wali nagari bisa menginformasikan perihal kondisi warga tersebut kepada saya agar dapat diproses di dinas terkait. Tapi ternyata dahulu pula media yang ikut berperan mengomunikasikan hal ini, saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Senada dengan bupati, Tokoh Masyarakat Akabiluru Saiful Hadi Dt. Bagindo Bosa Nan Kayo menyampaikan apresiasi atas bantuan media Kawasan Sumbar yang telah membantu menyuarakan dan mengomunikasikan perihal kondisi salah satu warga yang sangat urgen butuh berobat, namun BPJSnya mati.

“Saya berterima kasih dari hati yang paling dalam. Sesama kawan di media, kami merasa segan dan terharu. Terbantu juga warga di Akabiluru, ini menjadi pengingat bagi kami selaku tokoh masyarakat bahwa masih banyak lagi suara masyarakat kecil yang harus kita suarakan kepada pimpinan daerah, termasuk kasus layanan BPJS yang nonaktif seperti ini,” ungkapnya. (Joli)