Tanah Datar, : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia Emas tahun 2045. Untuk menuju hal tersebut pemerintah Tanah Datar harus serius menekan angka stunting, dengan mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian sekaligus selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tanah Datar, saat diskusi Panel Kasus Stunting di Aula Hotel Pagaruyung, Kamis (27/10).
Hadir pada acara tersebut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat Fatmawati, Kepala Dinas Kesehatan Yesrita, Kepala Dinas PMDPPKB Novendril, Ketua GOW Tanah Datar Ny. Petty Richi Aprian, Tim pakar Audit Stunting, dan undangan lainnya.
Wabup Richi sampaikan, sesuai dengan hasil SSGI (Study Status Gizi Indonesia) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Tanah Datar adalah 21,5%. Angka ini cukup tinggi, walaupun berada di bawah angka prevalensi provinsi sumatera barat yaitu 23,3%. dan juga dibawah angka prevalensi nasional yaitu 24,4%, namun sesuai dengan target yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo angka prevalensi stunting sudah harus menyentuh angka 14% pada tahun 2024 nanti.
Menyikapi hal tersebut kata Wabup, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, perlu kerja keras, melakukan koordinasi dan kerja sama konvergensi semua pihak untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting. “Untuk itu, Saya menghimbau kepada semua lintas sektor agar bisa bekerjasama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Tanah Datar,” kata Richi.
Wabup Richi juga berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak terkait dengan kasus stunting yang ada di TanahDatar. “Apa saja faktor penyebabnya, bagaimana terjadinya, dan apa rekomendasi tim pakar untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada masa yang akan datang,” tambah Wabup.
Disamping penurunan angka Stunting dengan variabel yang cukup besar sampai Wabup Richi, salah satu yang harus segera diatasi juga terkait dengan masalah sanitasi yang layak bagi sebagian masyarakat di Tanah Datar.
“Ini yang menjadi PR kita di Tanah Datar, karena masih banyak daerah-daerah yang rumah masyarakatnya belum memiliki sanitasi yang layak. Ini akan kita jadikan program prioritas, disamping anak-anak yang memang sudah stunting,” terangnya.
Wabup tambahkan, selain lintas OPD pemerintah daerah juga terus berupaya melibatkan semua pihak yang diawali dengan semangat dan nilai–nilai gotong royong, dan kekeluargaan, tentunya dengan bersama ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, orang kampuang maupun orang rantau, semua kita libatkan untuk membantu program percepatan penurunan stunting ini.
sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat diskusi yang dilaksanakan saat ini untuk mengevaluasi kasus audit stunting di wilayah Sumatera Barat khususnya kabupaten Tanah Datar yang saat ini telah menjadi isu prioritas nasional dengan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang.
Dikatakan Fatmawati, BKKBN Sumbar telah membentuk Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI) yang beranggotakan 1000 orang yang tersebar di kabupaten/kota se Sumbar yang bertugas audit kasus stunting.
“Salah satu strategi yang dilakukan melalui percepatan penurunan stunting, dengan mencari penyebab terjadinya kasus stunting ditiap-tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Untuk itu diharapkan keseriusan seluruh pihak mendukung kegitan tersebut,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis oleh Wabup Richi Aprian kepada Rani dan Doni Putra (orang tua balita) masing-masing menerima beras dan uang tunai. (Joli)
